Istilah coal upgrading mulai ramai diperbincangkan belakangan ini oleh kalangan industri batu bara seiring dengan adanya rencana pemerintah untuk menerbitkan peraturan baru seputar larangan menjual batu bara kalori rendah ke luar negeri. Definisi coal upgrading itu sendiri berarti proses peningkatan kandungan kalori batu bara dengan menghilangkan kelembaban (moisture) dan polutan tertentu dari batu bara. Hasil dari coal upgrading dinamakan refined coal.
Metode untuk coal upgrading itu sendiri dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : yang pertama adalah menggunakan metode wash and dry dengan terlebih dahulu membedakan kepadatan setiap partikelnya, lalu yang kedua melalui penambahan material zat kimia, dan yang terakhir adalah metode pengeringan yang ditujukan khusus untuk batu bara kalori rendah (low rank coal). Tujuan dari penerapan coal upgrading yaitu untuk meningkatkan efisiensi serta pengurangan emisi pada saat batu bara itu dibakar
Rencana pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelarangan ekspor batu bara kalori rendah memunculkan perdebatan di kalangan industri batu bara itu sendiri. Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) menolak aturan tersebut karena menganggap bahwa walaupun terdapat beberapa keuntungan yang bisa diperoleh namun teknologinya sendiri belum teruji. Teknologi untuk melakukan coal upgrading sampai pada tahap komersialisasi dianggap belum teruji dalam skala besar. Apabila aturan ini dipaksakan, maka ada potensi merusak struktur pasar batu bara kalori rendah yang telah terbangun selama ini.
Selain alasan teknologi, faktor lainnya yang dapat menjadi penghambat yaitu pada besarnya nilai investasi yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk membangun fasilitas tersebut. Menurut Indonesian Coal Society, pembangunan fasilitas coal upgrading membutuhkan dana sebesar US$ 70-80 juta, setara dengan Rp 630-720 miliar dengan asumsi kurs Rp 9,000/dollar. Nilai investasi ini tentu tidak sedikit, apalagi bila harus dibangun oleh pengusaha batu bara dengan skala kecil.
Kekhawatiran lainnya adalah meningkatnya biaya operasional selama proses coal upgrading ini dilakukan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rudi Vahn, bahwa dalam penggunaaan coal upgrading technology biaya operasional akan meningkat sebesar 24% sepanjang umur tambang tersebut. Sedangkan menurut US Carbon Development Corporation, secara umum proses coal upgrading ini akan meningkatkan cash cost sebesar US$ 6.5-7.5 /ton.
Namun kenaikan pada sisi biaya operasional ini dapat diimbangi dengan potensi kenaikan pendapatan seiring dengan meningkatnya kandungan kalori dalam batu bara setelah proses coal upgrading ini selesai dilakukan. Karena variabel utama dalam penentuan harga jual batu bara adalah kandungan kalori di dalamnya, maka setiap kenaikan kandungan kalori batu bara akan meningkatkan harga jual batu bara tersebut.
Selain kandungan kalori, terdapat variabel lain yang digunakan untuk menentukan harga jualnya, walapun hal tersebut tidak terlalu signifikan, seperti kelembaban (moisture) serta kandungan sulfur dan debu. Adapun untuk prosentase kenaikan kandungan kalori pada proses coal upgrading itu sendiri tidak dapat disamaratakan karena hal ini bergantung pada jenis teknologi yang diterapkan serta jenis batu baranya.
Untuk di Indonesia, proyek Coal Upgrading ini sendiri telah diujicobakan oleh Bayan Resources pada 2009 lalu dengan produksi awal sebesar 1 juta ton. Dengan menggunakan teknologi Binderless Coal Briquetting (BCB), perusahaan berhasil meningkatkan kandungan kalori batu baranya dari GAR 4,200 kcal/kg menjadi GAR 6,100 kcal/kg, atau naik 45,23% dengan tetap mempertahankan kandungan sulfur 0,2% dan kadar abu rendah 3%. Hal ini tentu saja akan menguntungkan bagi perusahaan karena kenaikan biaya operasional sebesar 26% dapat di-offset oleh kenaikan harga jualnya yang meningkat 45%, sehingga selisih dari kenaikan ini merupakan suatu peluang yang menguntungkan bagi perusahaan. Jadi secara ekonomis, investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembangunan pabrik/fasilitas coal upgrading dapat diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang diterima oleh perusahaan untuk tahun-tahun ke depannya.
Selain manfaat yang akan diterima oleh perusahaan, ada sejumlah manfaat tambahan lainnya yang akan diterima oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah itu sendiri melalui penerapan kebijakan larangan ekspor ini.
Manfaat yang pertama yaitu potensi naiknya penerimaan pajak pemerintah. Kenaikan harga jual yang selain berdampak bagi penjualan perusahaan, juga memiliki dampak postif lainnya yaitu kenaikan penerimaan bagi pemerintah dalam bentuk peningkatan royalti yang dibayarkan.
Naiknya pendapatan perusahaan otomatis juga akan berdampak pada kenaikan pada pos laba usaha dan laba bersihnya. Kenaikan laba sebelum pajak tentu saja akan meningkatkan pajak penghasilan (corporate tax) dan hal ini akan berdampak pada naiknya setoran pajak penghasilan dari perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia.
Manfaat lainnya yaitu terciptanya lapangan kerja baru dalam proses coal upgrading ini serta terjadinya alih pengetahuan bagi industri batu bara secara keseluruhan. Coal Upgrading ini merupakan suatu proses yang membutuhkan suatu fasilitas dengan teknologi tersendiri sehingga proses ini berpotensi menciptakan suatu lapangan kerja baru serta adanya transfer teknologi mengingat proses ini merupakan sesuatu yang baru untuk industri batu bara Indonesia.
Dengan berkaca pada sejumlah cost and benefits yang telah dipaparkan diatas, maka hendaknya berbagai pihak yang terlibat dalam industri batu bara berani untuk mengambil suatu langkah demi kemajuan sektor ini. Pemerintah juga disarankan untuk segera menyusun kebijakan yang jelas, sementara pengusaha diberikan insentif yang menarik kesempatan untuk melakukan sejumlah uji coba dan kemudian mengimplementasikannya di lapangan.
Kebijakan ini positif karena akan menciptakan suatu nilai tambah (value added) bagi industri batu bara, dan juga Indonesia secara keseluruhan. Ini sesuai dengan semangat pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan nilai tambah industri agar Indonesia tidak sekedar sebagai penjual sumber daya alam saja.
Apalagi mayoritas dari cadangan batu bara Indonesia terdiri dari batu bara kalori rendah dengan prosentase yang mencapai 65%. Asalkan dibarengi dengan persiapan yang matang, kebijakan ini patut untuk kita dukung mengingat besarnya potensi benefit yang akan didapatkan dari penerapan kebijakan tersebut.
