Jakarta, APBI-ICMA : Mengutip pemberitaan imq21.com 20/4/2012 diberitakan bawa rencana pengenaan pajak ekspor untuk barang tambang mentah sebesar 25% dari nilai ekspor diperkirakan memberatkan perusahaan tambang, tidak terkecuali perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Menurut pengamat pasar modal Teguh Hidayat, semenjak wacana tersebut dikumandangkan, saham-saham batubara mulai berjatuhan, rata-rata sudah turun sekitar 5% dalam sepekan. Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan peraturan di mana para perusahaan tambang di Indonesia harus membangun dan memiliki industri hilir, paling lambat 2014 mendatang.
"Artinya, sebagai produsen cooking coal harus mendirikan cast iron smelter sebagai industri hilirnya, yakni pembangkit listrik," ujar Teguh Hidayat dalam risetnya April 2012.
Untuk mendirikan pembangkit listrik, bagi perusahaan yang memiliki aset triliunan tidak menjadi masalah. Satu bulan pembangkit listrik membutuhkan investasi sekitar Rp100-150 miliar. Permasalahannya, apakah PLN Persero sanggup menampung seluruh listrik yang dihasilkan oleh perusahaan tambang.
"Kalau urusan listrik ribet, bagaimana kalau batubara yang dihasilkan dioleh menjadi gas alam atau bensin. Namun, investasinya akan sangat mahal sekali," tuturnya.
Ia mencontohkan, Sasol Ltd, perusahaan minyak asal Afrika Selatan menandatangani MoU dengan pemerintah Indonesia untuk mulai studi proyek pengolahan batubara menjadi bahan bakar cair alias bensin dan semacamnya.
Terkait kewajiban yang diterapkan pemerintah untuk hilirisasi barang tambang ini, maka persoalan yang dihadapi perusahaan batubara sedikit berbeda dengan perusahaan tambang lainnya, di mana perusahaan memilih untuk menjual batubara ke pasar dalam negeri atau membangun pembangkit listrik, dengan konsumen tetap adalah PLN.
Para pengusaha batubara sebenarnya juga menjual batubara ke beberapa smelter lokal. Sementara itu, PT Borneo Energy Tbk yang memproduksi cooking coal dengan konsumennya PT Krakatau Steel Tbk, hanya membutuhkan batubara sampai proyek blast furnace KRAS selesai dibangun pada 2014 mendatang.
"Namun, kita juga belum tahu sampai deadline tersebut, sudah keluar lagi peraturan pajak ekspor 25% pada 2012 ini, yang akan ditingkatkan menjadi 50% pada 2013 mendatang," paparnya.
Bagi perusahaan batubara yang rata-rata 80% pendapatannya tergantung dari ekspor, maka pilihannya ada dua, yakni mengurangi volume produksi, tetap memproduksi batubara seperti biasanya dan siap untuk kehilangan 25% dari pendapatan ekspornya atau membangun industri hilir.
Yang paling masuk akal adalah mengurangi volume produksi. Sebab, cadangan batubara yang ada di dalam tanah tidak akan hilang bila tidak digali sehingga perusahaan dapat menggalinya di masa mendatang ketika industri di dalam negeri sudah cukup siap untuk menampung setiap ton batubara yang dihasilkan.
"Namun, hal ini tidak berarti pendapatan dan laba perusahaan tentunya akan turun selama masa penundaan penggalian tersebut dan mungkin akan menyebabkan sebagian pekerja tambang kehilangan pekerjaannya," tuturnya.
Di sisi lain, perusahaan batubara biasanya terikat dengan kontrak penjualan jangka panjang dengan para pelanggannya, sehingga mereka tidak bisa mengurangi volume produksinya. Jadi, sebagian perusahaan akan tetap berproduksi dan mengekspor batubara.
Pertanyaannya, untuk apakah dana hasil pajak ekspor sebesar 25% tersebut? Dengan asumsi nilai ekspor batubara pada 2012 ini sama dengan nilai ekspor 2011 lalu, maka potensi penerimaan pajaknya diperkirakan sebesar Rp63 triliun.
Bila melihat kinerja tiga perusahaan batubara terbaik di BEI saat ini, yaitu Resource Alam Indonesia (KKGI), Indo Tambangraya (ITMG), dan Harum Energy (HRUM), rata-rata mencatat net profit margin (NPM) di atas 20%, yang itu berarti dari pendapatan Rp100 miliar, laba bersih minimal Rp20 miliar.
Dengan dikenakannya pajak ekspor sebesar kurang lebih Rp20 miliar untuk setiap penjualan senilai Rp100 miliar, maka NPM tersebut akan tertekan menjadi sekitar 10 – 15%.
"Penurunan yang lumayan serius. Namun yang perlu dicatat di sini adalah, industri batubara selama ini terbilang sangat menguntungkan," hitungnya.
Tiga perusahaan tersebut memiliki nilai penjualan mereka di sepanjang tahun 2011 bahkan sudah jauh lebih besar dari total asetnya sendiri. Jadi, apapun opsi yang mereka ambil baik mengurangi produksi atau tetap berproduksi, maka perusahaan akan tetap meraih keuntungan yang cukup besar, meski memang tidak sebesar sebelumnya.
"Hanya sekali lagi, kebijakan pajak ekspor ini jangan sampai menjadi disinsentif bagi industri batubara, dan juga industri tambang lainnya, yang bisa berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Source : http://www.imq21.com/news/read/59513/20120420/052809/Di-Balik-Rencana-Pajak-Ekspor-Batubara.html
