Jakarta-TAMBANG. Cita-cita pemerintah mendorong terlaksananya pembangunan industri pengolahan hasil tambang atau smelter di dalam negeri, masih terganjal konsumsi domestik hasil pengolahan oleh idustri hilir. Pasalnya, menurut Vice Prsident & Direktur PT Smelting Gresik, Prihadi Santoso, dalam perhitungan presentase, penyerapan produk hasil olahan smelter nasional tidak sampai 40% atau sebesar 110 sampai 120 ribu ton per tahun. Ini karena Indonesia kebanjiran pasokan dari China.
Karena itu, Prihadi mendesak pemerintah untuk segera membuat kebijakan pengendalian produk hasil olahan smelter yang kebanyakan di impor oleh pelaku usaha industri hilir nasional.
“Pemerintah perlu membatasi barang hasil olahan impor yang selama ini kebanyakan di pasok dari China. Pasalnya, banyak perusahaan yang lebih suka menggunakan produk impor karena harga yang ditawarkan lebih murah ketimbang hasil olahan smelter dalam negeri,” ucapnya di Jakarta.
Prihadi, khawatir jika pemerintah tidak segera membuat aturan mengenai pengendalian produk impor hasil olahan smelter, maka bisnis industri smelter nasional menjadi kurang menarik. Mengingat 60% hasil olahan smleter nasional kebanyakan di ekspor ke luar negeri.
“Disinilah seharusnya pemerintah juga mendorong industri hilir untuk menggunakan produk hasil olahan smelter dalam negeri, jika tidak maka upaya pemerintah untuk menciptakan nilai tambah tidak terlaksana dengan baik,” katanya.
Selain itu, Prihadi juga meminta pemerintah untuk memberikan jaminan pasokan konsentrat dari perusahaan tambang, mengingat selama ini pihaknya kerap sekali mengalami kesulitan mendapatkan konsentrat sebagai bahan baku jika perusahaan pemasok konsentrat mengalami resiko dalam melakukan produksi.
“Selama ini kita mendapatkan komitmen pasokan dari PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Walaupun kita mejadi prioritas, tetapi terkadang kita sering dihadapkan dengan kurangnya pasokan konsentrat akibat terjadinya tingkat penurunan produksi di hulu," ungkapnya.
Bahkan, Prihadi mengaku, pihaknya pernah menghentikan produksi karena kurangnya pasokan konsentrat. Jika tutup maka kerugian yang tanggung mencapai USD 3 juta sampai USD 5 juta.
Sebab itu, lanjut Prihadi, pemerintah harus segera mencari jalan keluar. Adapun, Prihadi mengatakan, komitmen pasokan konsentrat dari PT Freeport Indonesia 800 ribu ton pertahun dan 200 ribu ton per tahun dari PT Newmont Nusa Tenggara.
Karena itu, Prihadi mendesak pemerintah untuk segera membuat kebijakan pengendalian produk hasil olahan smelter yang kebanyakan di impor oleh pelaku usaha industri hilir nasional.
“Pemerintah perlu membatasi barang hasil olahan impor yang selama ini kebanyakan di pasok dari China. Pasalnya, banyak perusahaan yang lebih suka menggunakan produk impor karena harga yang ditawarkan lebih murah ketimbang hasil olahan smelter dalam negeri,” ucapnya di Jakarta.
Prihadi, khawatir jika pemerintah tidak segera membuat aturan mengenai pengendalian produk impor hasil olahan smelter, maka bisnis industri smelter nasional menjadi kurang menarik. Mengingat 60% hasil olahan smleter nasional kebanyakan di ekspor ke luar negeri.
“Disinilah seharusnya pemerintah juga mendorong industri hilir untuk menggunakan produk hasil olahan smelter dalam negeri, jika tidak maka upaya pemerintah untuk menciptakan nilai tambah tidak terlaksana dengan baik,” katanya.
Selain itu, Prihadi juga meminta pemerintah untuk memberikan jaminan pasokan konsentrat dari perusahaan tambang, mengingat selama ini pihaknya kerap sekali mengalami kesulitan mendapatkan konsentrat sebagai bahan baku jika perusahaan pemasok konsentrat mengalami resiko dalam melakukan produksi.
“Selama ini kita mendapatkan komitmen pasokan dari PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Walaupun kita mejadi prioritas, tetapi terkadang kita sering dihadapkan dengan kurangnya pasokan konsentrat akibat terjadinya tingkat penurunan produksi di hulu," ungkapnya.
Bahkan, Prihadi mengaku, pihaknya pernah menghentikan produksi karena kurangnya pasokan konsentrat. Jika tutup maka kerugian yang tanggung mencapai USD 3 juta sampai USD 5 juta.
Sebab itu, lanjut Prihadi, pemerintah harus segera mencari jalan keluar. Adapun, Prihadi mengatakan, komitmen pasokan konsentrat dari PT Freeport Indonesia 800 ribu ton pertahun dan 200 ribu ton per tahun dari PT Newmont Nusa Tenggara.
