Jakarta - Gugatan Churchill Mining Plc terhadap pemerintah Indonesia termasuk Presiden SBY US$ 20 miliar atau Rp 18 triliun ke Pengadilan Arbitrase Internasional dinilai salah alamat.
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, sebetulnya sengketa izin tambang Churchill di Kalimantan Timur bukan kesalahan pemerintah daerah, melainkan masalah bisnis antara Churchill dengan PT Ridlatama (perusahaan nasional).
"Duduk masalahnya ini bukan dengan pemerintah, tetapi urusan bisnis antara Churchill dengan perusaaan nasional Ridlatama," kata Rudi dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (3/7/2012).
Sehingga, kata Rudi, bila terjadi masalah antara keduanya seperti pemalsuan atau informasi yang salah, seharusnya antara keduanya diselesaikan secara perdata.
"Karena urusan bisnis, seharusnya permasalahan keduanya diselesaikan secara perdata, karena akar masalahnya antara Churchill sendiri dengan Ridlatama, karena diduga ada pemalsuan surat," jelas Rudi.
Namun kalaupun surat-surat yang dipegang keduanya benar dan bukan palsu, Rudi mempersilakan pihak Ridlatama yang berperkara dengan Bupati Kutai Timur.
"Kalau pun suratnya asli, pihak Ridlatama silakan berperkara dengan Bupati Kutim, kalau memang ada ketidakadilan terjadinya pemutusan sepihak (Izin Usaha Pertambangan yang dicabut) dilakukan sepihak, tentunya pihak bupati tidak serta merta melakukan pencabutan izin tanpa sebab dan data yang akurat," jelasnya.
Selain itu, kata Rudi, paling terpenting adalah tidak ada hak Churchill memperkarakan dengan pihak Kabupaten, apalagi dengan pemerintah atau presiden.
"Izin yang dicabut milik Ridlatama, perusahaan nasional, tidak ada kaitannya dengan Churchill, lantas kenapa presiden yang diperkarakan di Pengadilan Arbitrase Internasional," kata Rudi.
Churchill menuding, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyita aset miliknya tanpa adanya kompensasi yang layak. Churchill juga berupaya melakukan negosiasi masalah ini sejak dua tahun silam.
Churchill memulai eksplorasi batubara sejak 2008. Perusahaan tambang ini terjun ke Kalimantan dengan cara akuisisi 75% perusahaan lokal bernama Ridlatama Group, yang memperkirakan ada cadangan batubara sebesar 2,73 miliar ton.
Dengan cadangan itu, potensi penghasilan perusahaan bisa mencapai US$ 700 juta-US$ 1 miliar per tahun, dalam 20 tahun ke depan.
Tetapi empat Izin Usaha pertambangan (IUP) milik Ridlatama itu dicabut oleh pemerintah daerah.
Tidak tanggung-tanggung, Churchill meminta ganti kerugian atas hilangnya keuntungan mereka kepada Indonesia sebesar US$ 2 miliar atau Rp 18 triliun. Gugatan kerugian ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Isran Noor, selaku Bupati Kutai Timur sempat menyatakan, alasan pencabutan izin tersebut karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006–2008, yang mengindikasikan adanya IUP palsu.
Selain itu, empat konsesi eksplorasi tambang yang dilakukan Churchill tersebut juga berada di atas hutan produksi, sehingga harus ada izin dari Menteri Kehutanan. Nah, Menteri Kehutanan ternyata tidak pernah mengeluarkan izin tersebut.
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, sebetulnya sengketa izin tambang Churchill di Kalimantan Timur bukan kesalahan pemerintah daerah, melainkan masalah bisnis antara Churchill dengan PT Ridlatama (perusahaan nasional).
"Duduk masalahnya ini bukan dengan pemerintah, tetapi urusan bisnis antara Churchill dengan perusaaan nasional Ridlatama," kata Rudi dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (3/7/2012).
Sehingga, kata Rudi, bila terjadi masalah antara keduanya seperti pemalsuan atau informasi yang salah, seharusnya antara keduanya diselesaikan secara perdata.
"Karena urusan bisnis, seharusnya permasalahan keduanya diselesaikan secara perdata, karena akar masalahnya antara Churchill sendiri dengan Ridlatama, karena diduga ada pemalsuan surat," jelas Rudi.
Namun kalaupun surat-surat yang dipegang keduanya benar dan bukan palsu, Rudi mempersilakan pihak Ridlatama yang berperkara dengan Bupati Kutai Timur.
"Kalau pun suratnya asli, pihak Ridlatama silakan berperkara dengan Bupati Kutim, kalau memang ada ketidakadilan terjadinya pemutusan sepihak (Izin Usaha Pertambangan yang dicabut) dilakukan sepihak, tentunya pihak bupati tidak serta merta melakukan pencabutan izin tanpa sebab dan data yang akurat," jelasnya.
Selain itu, kata Rudi, paling terpenting adalah tidak ada hak Churchill memperkarakan dengan pihak Kabupaten, apalagi dengan pemerintah atau presiden.
"Izin yang dicabut milik Ridlatama, perusahaan nasional, tidak ada kaitannya dengan Churchill, lantas kenapa presiden yang diperkarakan di Pengadilan Arbitrase Internasional," kata Rudi.
Churchill menuding, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyita aset miliknya tanpa adanya kompensasi yang layak. Churchill juga berupaya melakukan negosiasi masalah ini sejak dua tahun silam.
Churchill memulai eksplorasi batubara sejak 2008. Perusahaan tambang ini terjun ke Kalimantan dengan cara akuisisi 75% perusahaan lokal bernama Ridlatama Group, yang memperkirakan ada cadangan batubara sebesar 2,73 miliar ton.
Dengan cadangan itu, potensi penghasilan perusahaan bisa mencapai US$ 700 juta-US$ 1 miliar per tahun, dalam 20 tahun ke depan.
Tetapi empat Izin Usaha pertambangan (IUP) milik Ridlatama itu dicabut oleh pemerintah daerah.
Tidak tanggung-tanggung, Churchill meminta ganti kerugian atas hilangnya keuntungan mereka kepada Indonesia sebesar US$ 2 miliar atau Rp 18 triliun. Gugatan kerugian ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Isran Noor, selaku Bupati Kutai Timur sempat menyatakan, alasan pencabutan izin tersebut karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006–2008, yang mengindikasikan adanya IUP palsu.
Selain itu, empat konsesi eksplorasi tambang yang dilakukan Churchill tersebut juga berada di atas hutan produksi, sehingga harus ada izin dari Menteri Kehutanan. Nah, Menteri Kehutanan ternyata tidak pernah mengeluarkan izin tersebut.
