Wamen ESDM memberikan pengarahan terkait renegoisasi KK dan PKP2B

Jakarta, kamis 20 Maret 2014 gedung Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terlihat cukup ramai dengan kedatangan para tamu yang tidak lain adalah para pelaku usaha pertambangan sektor mineral dan batubara. Pada hari itu Ditjen Minerba akan mengadakan Coffee Morning yang akan dihadiri oleh oleh Bapak Susilo Siswoutomo.

    

Acara ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyampaikan arahan wakil Menteri ESDM dalam hal renegosiasi KK dan PKP2B. Dalam pembukaannya Dirjen Minerba menyampaikan bahwa ” Tidak ada pekerjaan yang susah selama kita mempunyai itikad baik untuk saling berkomunikasi, begitupun untuk renegosiasi KK dan PKP2B ini.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan UU No 4 th 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, terutama tentang renegosiasi KK dan PKP2B dengan enam isu strategis di dalamnya. Sektor pertambangan masih menjadi suatu ekspektasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Maka pelaksanaan UU Minerba menjadi suatu tonggak yang harus di patuhi oleh semua pelaku usaha maupun pemangku kepentingan lainnya. Amanat undang-undang minerba ini harus tetap dengan serius dan konsekuen kita jalani, hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah pada tanggal 11 Januari 2014 oleh Presiden RI dikeluarkannya PP No 1 tahun 2014 dan Menteri ESDM mengeluarkan Permen ESDM No 1 tahun 2014 hasil berkolaborasi dengan lintas sektoral terkait. (Rinahand)

Read More

Koordinasi dan Supervisi (korsup) Atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2014

Kamis, 6 Maret 2014 bertempat di Kantor Gubernur Kepulauan Riau diadakan acara Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kepulauan Riau yang di prakarsai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Provinsi Kepulauan Riau adalah Provinsi kedua dari dua belas provinsi yang dikunjungi KPK dalam Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. 

   

Rapat dipimpin oleh Gubernur Kepulauan, Riau Muhammad Sani dan dihadiri oleh Wagub Provinsi Kepri, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Sekda Kepri, Bupati/Walikota se Provinsi Kepri, Kementerian/Lembaga terkait (Kemenkeu, Kemenhut, KLH, Kemendagri, Kemendag, Kemenhub, BPN, Danrem, Damlantama, dan Kajari. Dalam acara tersebut narasumber/pembicara terdiri dari Pimpinan KPK yaitu Zulkarnain, Dirjen Minerba yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Program Minerba Paul Lubis.

Dalam paparannya Paul Lubis menyampaikan mengenai dasar hukum penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP), rekapitulasi IUP Clear and Clean (C&C) se Indonesia, rekapitulasi IUP Clear and Clean (C&C) se Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari delapan (8) kabupaten/kota, yaitu Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Lingga. Kab. Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang dan Prov. Kepulauan Riau. Total IUP di Kepulauan Riau sebanyak 161 IUP, seluruhnya merupakan komoditas mineral dengan IUP yang sudah C&C sebanyak 114 IUP (71%) dan IUP Non C&C sebanyak 47 IUP (29%). Jumlah IUP terbanyak terdapat di Kab. Lingga dan Kab. Karimun yaitu sebanyak 49 IUP sedangkan jumlah IUP yang sudah C&C terbanyak terdapat di Kab. Lingga dan IUP Non C&C terbanyak terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 16 IUP. Permasalahan IUP Non C&C sebanyak 60 permasalahan, 14 masalah administrasi dan sisanya sebanyak 46 masalah kewilayahan. Permasalahan administrasi adalah kekurangan kelengkapan persyaratan. Permasalahan wilayah diantaranya diantaranya Tumpang Tindih Beda Komoditas, Tumpang Tindih Sama Komoditas, Tumpang Tindih Kewenangan dan Koordinat tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Di provinsi Kepulauan Riau juga terdapat beberapa IUP yang kurang bayar dari tahun 2011 – 2013

Pimpinan KPK Bidang Pencegahan, Zulkarnaen, menyampaikan paparan yang berkaitan dengan:

• Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
• Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba
• Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba
• Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba
• Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba 

   

Setelah acara diskusi dan tanya jawab, dilakukan penandatanganan komitmen pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Acara dilanjutkan dengan melakukan kunjungan ke lokasi bekas tambang PETI, IUP Operasi Produksi Bauksit dan kunjungan ke Lokasi Smelter Bintan Alumina Indonesia.(MN)

Bahan paparan dapat didownload pada link dibawah ini :

1. Paparan Ditjen Minerba
2. Paparan KPK

Read More

Sukhyar : Dari 1.0922 IUP, Yang Clear and Clean 6.042 IUP

JUM'AT, 11 APRIL 2014 20:56 WIB

JAKARTA – Setelah melalui beberapa proses pentahapan dan identifikasi sesuai standar, pemerintah menetapkan dari 1.0922 izin usaha pertambangan (IUP) yang ditetapkan clear and clean (CNC) sebanyak 6.042 IUP, sisanya sebanyak 4.880 IUP dinyatakan tidak clear and clean (non CNC).

“Berdasarkan catatan minerba ada 1.0922 IUP sudah kita identifikasikan, yang clear dan clean ada 6.042 IUP, kemudian yang tidak clear dan clean ada 4.880,” ujar Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, R. Sukhyar saat jumpa pers di Kantor Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Jumat (11/04/2014).

Menurut Sukhyar yang mengkhawatirkan banyaknya IUP yang sudah dalam tahap produksi namun belum clear and clean. Untuk mineral yang Non CNC namun sudah dalam tahap produksi sebanyak 1.978 IUP dan untuk batubara sebanyak 400 IUP.

Sukhyar mengakui, meskipun Kementerian ESDM sudah menetapkan sebuah IUP CNC terkadang ada yang menyatakan keberatan (complain) dan untuk ini, pemerintah telah membentuk tim terpadu yang beranggotakan KESDM, Kejaksaan Agung, Bareskrim, Kemenhukham, Kemendagri, BPKP, Badan Informasi Geospasial guna menyelesaikannya. “Jadi semua dokumen-dokumen, administrasi, dokumen-dokumen keputusan legal basis atau kronologi yang ada itu dipelajari secara bersama-sama oleh tim terpadu ini. kalau yang bisa yang tidak ada klaim ya sudah kita nyatakan clear and clean,” ujar Sukhyar.

Rekapitulasi IUP CNC dan Non CNC per provinsi penghasil mineral logam, Provinsi Bangka Belitung terbanyak memiliki IUP terutama timah, sedangkan terbanyak untuk batubara ada di Kalimantan Timur dengan total IUP 1441. Untuk Bangka Belitung dari total 1086 IUP yang CNC tidak banyak yaitu hanya 484 IUP dan untuk Kalimantan Timur, khusus untuk batubara produksi yang CNC 372 IUP sedangkan yang non CNC sebanyak 69 IUP.  (SF)

Read More

Kelanjutan Operasi KK Harus Sesuai Undang-Undang

JUM'AT, 11 APRIL 2014 13:38 WIB

JAKARTA -  Kelanjutan operasi dari Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kelanjutan operasi dapat diajukan dua tahun sebelum berakhirnya kontrak.

"Kelanjutan operasi dari semua KK dan PKP2B itu harus sesuai undang-undang, mereka mengajukan perpanjangan dua tahun sebelum expire," demikian diutarakan Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo saat berdialog dengan wartawan di ruang Pressroom, Jumat (11/04/2014).

Jika belum waktunya mereka megajukan perpanjangan, maka menurut Wamen itu melanggar aturan perundang-undangan. "Jadi tidak bisa mengajukan perpanjangan jika belum dua tahun berakhir, jika dilakukan pengajuan dilakukan sebelum waktu tersebut berarti melanggar, " tegas Wamen.

Wamen menjelaskan, sesuai dengan undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, setelah perpanjangan tidak ada lagi KK tetapi dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). (SF)

Read More

Pengumuman C&C Tahap Ke XI

PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAP

PENGUMUMAN REKONSILIASI IUP 

1. Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-sebelas sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain :
• Wilayah IUP tidak tumpang tindih; 
• Dokumen SK IUP sesuai ketentuan yang berlaku. 
2. Bagi IUP yang diumumkan, dalam waktu 30 hari setelah pengumuman ini wajib melengkapi persyaratan sesuai tahap kegiatan : 
• Tahapan Eksplorasi : 
• Menyampaikan bukti setor iuran tetap sampai dengan tahun terakhir dan laporan eksplorasi. 
• Tahapan Operasi Produksi : 
• Menyampaikan persetujuan UKL, UPL/AMDAL, beserta dokumennya. 
• Menyampaikan laporan eksplorasi lengkap dan studi kelayakan. 
• Menyampaikan bukti setor pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir. 
3. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan pemegang IUP tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka kami tidak akan memproses penerbitan sertifikat clear and clean. 
4. Bagi IUP yang belum diumumkan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara masih melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dari pemberi izin dan akan dilakukan pengumuman secara bertahap bagi IUP yang sudah memenuhi syarat. 
5. Pengumuman CNC ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan C&C ini dan ditemukan fakta baru yang menyatakan bahwa IUP-nya tidak C&C, maka akan dilakukan perbaikan dan ralat pengumuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal Januari 2014 
Direktur Jenderal 


Dr. Ir. R. Sukhyar

Untuk mengunduh daftar IUP CNC tahap ke-sebelas klik disini

Read More

Koordinasi dan Sosialisasi Mineral dan Batubara

Pada tanggal 6 Februari 2014, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengadakan Koordinasi dan Sosialisasi Mineral dan Batubara dengan tema “Nilai Tambah Mineral dan Penataan Pertambangan Untuk Kesejahteraan Rakyat”. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari dengan mengundang gubernur, bupati, walikota dan kepala dinas yang membidangi mineral dan batubara seluruh Indonesia.

Maksud dan tujuan dari acara ini, yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya yang terkait dengan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Kebijakan pelaksanaan peningkatan nilai tambah di dalam negeri ini merupakan tonggak sejarah bagi kemajuan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Selain itu pertemuan ini dimaksudkan juga dalam rangka koordinasi untuk mempercepat penyelesaian penataan IUP yang sampai saat ini masih belum Clear and Clean.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka sejak 12 Januari 2014 dilarang untuk menjual ke luar negeri mineral dalam bentuk bijih (ore/raw material). Hasil pengolahan komoditas mineral logam yang dapat dijual ke luar negeri yaitu: konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat pasir besi/pelet, konsentrat mangan, konsentrat timbal, dan konsentrat seng. Sedangkan komoditas mineral logam timah, nikel, bauksit, emas, perak, dan kromium hanya dapat dijual ke luar negeri setelah dilakukan pemurnian.

Mulai tahun 2017, pemegang KK dan IUP OP mineral logam hanya dapat melakukan penjualan ke luar negeri hasil produksinya yang telah dilakukan pemurnian sesuai batasan minimum pemurnian.

Materi-Materi pada acara Koordinasi dan Sosialisasi Mineral dan Batubara bisa diunduh melalui tautan berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 (Download)
2. Permasalahan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Penataan IUP (Download)
3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 04 Tahun 2014 tentang ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Download)
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 06 Tahun 2014 tentang Penerapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Download)

Read More

Koordinasi dan Supervisi (korsup) Atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014

Palu, 20 Februari 2014. Direktur Jenderal Mineral Batubara menghadiri sekaligus menjadi pembicara pada acara Koordinasi dan Supervisi (korsup) Atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Acara yang di buka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah ini dihadiri oleh wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, instansi pusat terkait ( Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup,Kementerian Keuangan), 12 pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kapolda.

Dalam sesi pemaparan, Dirjen Minerba menyampaikan 5 hal penting kepada para undangan yang hadir terutama kepada pemangku kepentingan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu hal terkait dengan PENATAAN IUP, PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA, GOOD MINING PRACTICE, PRODUKSI DAN PEMASARAN, PROGRES RENCANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN. 

  

Setelah sesi pemparan dan tanya jawab terkait dengan Permasalahan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Sulawesi Tengah, dilakukan penandatanganan Kesepakatan Rencana Aksi yang merupakan Komitmen Pemerinta Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 untuk melakukan 5 (lima) hal, yaitu: 

1. Penataan izin usaha pertambangan; 
2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba; 
3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba; 
4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan hasil tambang minerba; dan 
5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba.

Kegiatan Korsup yang akan dilakukan di 12 provinsi ini bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif dengan sistem informasi dan data minerba yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu dan adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan minerba yang baik. (nareshwara)


Bahan paparan dapat didownload di link dibawah ini
Paparan Ditjen Minerba

Read More

Laporan Langsung dari Kamboja, ASEAN+3 Energy Fora

Untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi khususnya dalam keamanan energi antara negara anggota ASEAN, yang terdiri dari 10 negara yaitu: Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Pilipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta negara Plus Three (+3) yaitu: China, Jepang, dan Korea Selatan, diadakan pertemuan ASEAN+3 Energy Fora di Siem Reap, Kamboja tanggal 25-27 Februari 2014. 

Pertemuan ASEAN+3 Energy Fora dijadwalkan berlangsung selama 3 hari penyelenggaran yaitu: hari pertama tanggal 25 Februari 2014 adalah workshop tentang 2nd Oil Stockpiling Road Map (OSRM), kemudian pada hari kedua tanggal 26 Februari 2014 adalah 11th ASEAN+3 Energy Security Forum dan Site Visit pada tanggal 27 Februari 2014.

Pada hari pertama tanggal 25 Februari 2014, pelaksanaan workshop 2nd OSRM bertujuan untuk membahas peta jalan (road map) untuk pembangunan stockpile minyak di ASEAN melalui pemaparan rencana masing-masing negara anggota ASEAN untuk OSRM, skema pembiayaan pembangunan stockpile minyak, dan sharing pengalaman dari negara Plus Three yang telah memiliki stockpile minyak. Workshop OSRM di Kamboja ini merupakan pelaksanaan workshop OSRM yang kedua. Worksop OSRM secara resmi dibuka oleh Secretary of State Ministry of Mines and Energy Kerajaan Kamboja yang dihadiri oleh delegasi dari seluruh negara anggota ASEAN, negara Plus Three, ASEAN Center of Energy (ACE), ASCOPE, JOGMEC, ERIA, dan Kutler International. Acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan masing-masing negara anggota ASEAN tentang road map stokpile minyak di negaranya. Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari negara Plus Three tentang skema pembiayaan pembangunan stokpile minyak, kemudian pemaparan materi tentang stokcpile minyak nasional atau regional, dilanjutkan sharing pengalaman dari negara yang telah membangun stockpile minyak yaitu: China, Jepang, dan Korea Selatan. 

Acara hari pertama diakhiri dengan jamuan makam malam (welcome dinner) dari Ministry of Mines and Energy Kerajaan Kamboja yang dihadiri oleh seluruh peserta. Ikuti terus perkembangan pelaksanaan ASEAN+3 Energy Fora melalui website ini. (PS)

Read More

HBA 2014

Januari 2014
Februari 2014
Maret 2014
April 2014

Read More

Tata Ulang Ijin Usaha Pertambangan Kementerian ESDM Gandeng KPK

JUM'AT, 11 APRIL 2014 20:58 WIB

JAKARTA – Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penataan ulang ijin usaha pertambangan (IUP) di 12 provinsi di Indonesia. Hingga kini tersisa 7 provinsi yang belum dikunjungi dan ditata ulang sedangkan sisanya, 5 provinsi sudah dinyatakan selesai.

“Kami, Kementerian ESDM kini bersama KPK mengadakan kunjungan kerja dalam rangka penataan IUP ke 12 provinsi. KPK mempunyai action plan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di 12 provinsi penghasil mineral dan batubara di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, di acara jumpa pers di Kantor Ditjen Minerba, Jumat, (11/04/2014).

Dari 12 provinsi yang akan dikunjungi Sukhyar menjelaskan, lima provinsi yaitu, Sulawesi Tengah, Kep. Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sudah dikunjungi, sedangankan sisanya yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Sulawesi Selatan akan dikunjungi.

Dijelaskan Sukhyar, pada umumnya masalah yang membuat IUP tidak CNC antara lain, mereka tidak membayar kewajiban royalty, dana reklamasi, tidak adanya kegiatan paska tambang dan tidak melaporkan kegaiatan yang dilakukan kepada Menteri ESDM. “Mereka harus wajib memberikan laporan, khususnya Bupati kepada Menteri dalam rangka pelaksanaan pertambangan di wilayahnya,”pungkas Sukhyar. (SF)

Read More